Era Pasca-Kebenaran dalam Tinjauan Komunikasi Politik

Kemenangan Donald Trump pada tahun 2016 menyisakan banyak tanda tanya, terutama pada lingkup akademisi dan masyarakat luas. Bagaimana tidak, pola hubungan politik di dalam masyarakat terkesan begitu ambigu, dengan ketidaktepatan prediksi. Setelah itu, peristiwa Brexit juga memberikan penguat argumen tentang kekacauan di era pasca-kebenaran.

Sebenarnya, apa itu era pasca-kebenaran? Ulya menjelaskan bahwa era pasca-kebenaran adalah era politik yang mengabaikan objektivitas dan rasionalitas, namun lebih bersandar kepada sikap sensasional dan emosional.[1] Motif tindakan lebih didasari oleh emosi. Di era ini sebenarnya nalar kolektif masyarakat tetap ada, tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi, dimana di dalamnya penuh dengan berita hoax, yaitu anak kandung dari era pasca-kebenaran itu sendiri.

Ciri paling utama dalam era pasca-kebenaran adalah prioritas terhadap emosi dan mengesampingkan nalar logis. Padahal, dalam berbagai peristiwa, emosi seringkali tidak akurat dijadikan parameter sebuah kebenaran. Apalagi jika hoax dan fake news seringkali menjadi isi utama dalam pemberitaan di era pasca-kebenaran.

Seperti yang ditulis oleh Effendi Gazali, Degrading Message and Hate Speech are Now Obligatory in Elections? A Qualitative Research on Post-truth Populism in Sumatera Utara’s Local Election, ia menjelaskan secara tuntas, bagaimana pasukan tim pemenangan menggunakan jasa cyber army untuk menjatuhkan calon gubernur lain dan memainkan emosi pemilih. Isu-isu sensitif tentang agama, suku, dan permasalahan pribadi diangkat dalam media sosial. Tujuannya jelas, untuk memberikan pandangan kepada para pemilih. Ini tidak hanya terjadi di satu calon gubernur, melainkan di kedua belah pihak.[2]

Effendi kemudian menyimpulkan, jika di dua pilkada (yaitu Jakarta dan Sumatera Utara) strategi pasca-kebenaran ini berhasil, bukan tidak mungkin pilpres 2019 dan pilkada-pilkada di daerah lain menggunakan strategi serupa untuk meraup suara. Bahkan, kajian tentang pasca-kebenaran dalam komunikasi politik, selalu tidak lepas dari peristiwa kemenangan Trump dan Brexit.

Masyarakat yang Teralienasi

Dengan adanya fake news dan hoax yang beredar di masyarakat, tentu saja ini membuat masyarakat menjadi terpecah-pecah. Isu-isu sensitif begitu mudahnya beredar, terutama di media sosial. Pertanyaan sederhana yang harus diajukan adalah, apakah masyarakat akan tetap teralienasi satu sama lain meskipun pemilukada atau pilpres telah lewat?

Ada baiknya melihat paparan Effendi Gazali dalam penelitiannya di pilkada Sumatera Utara. Pertama: kontribusi media sosial dan mobilisasi digital. Di fase ini, masyarakat disuguhi berbagai macam meme dengan kepentingan untuk menjatuhkan pihak lawan. Kedua: berita konflik yang berpusat masalah pribadi. Calon gubernur dibuka semua identitasnya, dijatuhkan, dan disebarkan melalui grup-grup Whatsapp yang dikelola oleh cyber army kedua paslon. Ketiga: menciptakan konflik antara elite dan masyarakat. Konflik ini seolah ingin menyudutkan, bahwa lawan tidak mengayomi masyarakat. Keempat: menyerukan sikap politik dan ideologi. Ini adalah framing, dimana salah satu calon diisukan dekat dengan GNPF-MUI, misalnya. Kelima: munculnya banyak pilihan dan fragmentasi. Pernyataan dari kedua belah pihak menyerukan untuk mencegah hate speech, tetapi di satu sisi serangan balik tetap dilakukan.

Akan tetapi, Effendi mengutip pernyataan Safrin (pengamat dari Universitas Sumatera Utara) bahwa masyarakat Sumatera Utara ini unik. Mereka tetap mengonsumsi hoax dari kedua belah pihak, tetapi tidak menunjukkannya secara jelas dalam kehidupan nyata dan media sosial. Ada kemungkinan masyarakat Sumatera Utara telah belajar dari kejadian pilkada Jakarta dan menolak hal itu terjadi di Sumatera Utara.

Menyatukan Masyarakat

Jawaban dari pertanyaan: bagaimana menyatukan masyarakat yang teralienasi disebabkan oleh hoax pada era pasca-kebenaran? Penulis ingin mengambil sebuah teori dari sebuah sosiolog, yaitu Lewis Coser.

Coser ingin menjelaskan bahwa konflik sosial tidak selamanya menjadi disfungsi pada masyarakat. Justru konflik dapat mempertahankan struktur sosial. Ia membagi konflik menjadi dua: konflik in-group (konflik di dalam satu kelompok) dan konflik out-group (konflik satu kelompok dengan the others).[3]

Jika memakai pola pandang ini, maka untuk mempersatukan masyarakat yang tercerai-berai adalah menciptakan musuh bersama di luar sana. Meskipun, musuh bersama tersebut bisa saja tidak nyata. Coser membagi konflik menjadi dua: konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik jenis kedua, yaitu non-realistis, yaitu berupa pengkambinghitaman pihak lain di luar sana, dapat mempersatukan masyarakat yang tercerai-berai.

Gabungan antara konflik out-group dan konflik non-realistis dapat dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan untuk meredakan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun, banyak cara lain dapat pula digunakan, tetapi penulis ingin memberikan salah satu solusi atas kegentingan yang ada dalam masyarakat.[]

[1] Ulya, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 6 No 2 Tahun 2018, hal 293-302.

[2] Effendi Gazali, Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume VII Issue 2 July 2018, hal 110-121

[3] Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Rajawali Press, tahun 2010, hal 110.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *