PARADIGMA IDEOLOGI NEGARA (SUATU TINJAUAN ISLAMISASI HINGGA KONFLIK PEMIKIRAN ISLAM-POLITIK KONTEMPORER DI INDONESIA)

Oleh: Octavian Hendra

PERSPEKTIF WAWASAN KE-INDONESIA-AN

Kharakteristik majemuk merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri ketika berbicara perihal ke-Indonesia-an. Pandangan tersebut didasarkan atas keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang merupakan kekayaan serta aset berharga bagi bangsa Indonesia. Kondisi demuikian dipengaruhi oleh perspektif fundamental yang menyebabkan Indonesia diselimuti keberagaman, sehingga bangsa ini memiliki keunikan tersendiri dari bangsa-bangsa lain di belahan dunia manapun. Perspektif fundamentalis yang dimaksud dapat ditinjau dari sisi geografis maupun dari segi historisitas. Dua ranah  tersebut memiliki efek dominan dalam terbentuknya sebuah karakter bangsa yang plural.

Tinjauan dari sisi geografis menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau. Konsekuensi dari faktor geografis tersebut mampu menimbulkan komposisi ragam budaya yang berbeda. Ditambah dengan posisi silang Indonesia yang terletak antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Dimasa kuno, jalur tersebut merupakan kawasan perdagangan internasional yang sangat ramai. Kondisi demikian menurut Nasikun (2007) sangat mempengaruhi pluralitas agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Statement ini pula yang mendasari sudah sejak lama masyarakat Indonesia mendapat pengaruh lintas budaya yang dibawa oleh bangsa lain melalui berbagai proses mediasi atau saluran tertentu.

Sesuai riset yang dikemukakan Danys Lombard dalam literaturnya Nusa Jawa Silang Budaya (1996), Indonesia berada dalam persimpangan pengaruh budaya internasional. Proses tawar menawar dalam dinamika persentuhan budaya pada masyarakat Indonesia, mampu membuahkan pergeseran tata nilai atau mungkin malah benturan nilai. Namun, perlu diingat bahwa bangsa Indonesia memiliki basic keunggulan berupa local genius. Tidak mengherankan jika bangsa Indonesia mampu memfilter, mengadaptasi, serta mengolah kembali hingga membentuk lapisan kebudayaan yang begitu kaya dengan orientasi khasnya yang berintegrasi dengan budaya lokal.

Cliffort Geertz mencatat lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Temuan tersebut ditambah dengan keberadaan eksistensi agama-agama besar dunia yang menghuni kepulauan Indonesia seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Chu. Belum lagi kepercayaan lokal yang sampai saat ini masih hidup di sudut-sudut wilayah Indonesia yang jarang terjamah.

Sedangkan, tinjauan dari segi historisitas, jauh sebelum terbentuknya NKRI yang terikat dalam satu-kesatuan politik (17 Agustus 1945), Indonesia telah mengalami proses rekonstruksi pengalaman sejarah yang begitu panjang. Mulai dari zaman prasejarah Indonesia, kemudian memasuki zaman kuno yang dihegemoni oleh kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh kejayaan Majapahit yang tersohor hingga mancanegara. Kemudian zaman Indonesia baru yang dipenuhi rentetan kerajaan Islam, kekuasaan Imperialisme dan Kolonialisme Barat, pergerakan nasional, masa kemerdekaan, hingga masa mempertahankan kemerdekaan (revolusi). Semua itu merupakan bagian dari dinamika pengalaman historis yang merupakan bagian dari proses integrasi dan turut membentuk kharakteristik bangsa Indonesia.

Proses panjang perjalanan bangsa Indonesia dalam rangka menyatukan visi dan identitas bersama, tidak serta merta mengalami jalan yang mulus. Berbagai benturan kepentingan, gejolak antar kekuatan politik, disertai arus pengaruh kebudayaan asing yang begitu deras menimbulkan ketidaksepahaman yang disebut konflik. Konflik dapat dimengerti sebagai bentuk dinamika realitas pluralis, muncul dalam sebuah interaksi manusia yang bertolak belakang atas berbagai kepentingan, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat secara jelas.

Konflik yang berkenaan dengan hubungan sosial antar kelompok dapat disebabkan olah lemahnya pemahaman tentang konsep kearifan budaya, tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat, dan adanya prasangka rasial. Prasangka rasial dapat disebabkan oleh situasi sosial, sejarah masa lalu, stereotip, dan etnosentrisme yang menjadi bagian dalam kebudayaan kelompok tertentu. Sikap prasangka etnik rasial, baik yang menyangkut agama maupun budaya bisa menjadi penghambat dalam interaksi serta pergaulan antar suku bangsa dan pemeluk agama.

Realita yang dimengerti masyarakat secara umum bahwasanya konflik dipandang sebagai sebuah image negatif yang berbahaya sehingga harus dihindari. Seharusnya, kajian penting yang harus dipahami dari sebuah konflik ialah bagian dari proses dinamika positif yang bersifat konstruktif jika mampu diatasi dengan cara-cara yang elegan melalui komunikasi yang positif.

 

  SEJARAH SINGKAT MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA DAN IMPLIKASINYA

Islam sebagai salah satu agama yang diakui secara hukum dan undang-undang di Indonesia, sampai saat ini masih menjadi agama mayoritas. Ini merupakan keunikan yang khas. Bagaimana mungkin negara dengan tipologi kepulauan seperti Indonesia yang notabene jauh dari pusat kelahiran Muhammad, dengan kepercayaan lokal (asli) yang begitu banyak, serta mengalami proses westernisasi yang begitu panjang, justru menjadi sebuah wilayah dengan ke-Islam-an yang moderat dan penduduk muslim yang padat.

Masuk dan berkembangnya Islam ke wilayah Nusantara merupakan sejarah panjang dengan berbagai teori dan periodisasinya. Pribadi Muhammad SAW dengan segala ajaran yang dibawanya mampu menanamkan spirit kaum muslim untuk berdagang sekalipun di tempat jauh, sekaligus melaksanakan dakwah sebagai sebuah perintah Tuhan. Di sisi lain Indonesia merupakan wilayah tropis dengan berbagai sumber daya alam yang kaya, mampu menarik para pelaut asing untuk menyinggahinya. Akhlak dan perangai para pedagang jauh tersebut nampaknya mampu mempengaruhi masyarakat lokal. Lambat laun, pelan namun pasti, mulai meninggalkan kepercayaan lama untuk memeluk agama Islam.

Islamisasi yang terjadi di Indonesia beriringan dengan proses perdagangan yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing. Para sejarawan Indonesia berpendapat bahwa Islamisasi di Indonesia sudah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Seorang ilmuwan Belanda yang bernama Mouquette menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekira abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan yang ditemukan di Pasai. Batu nisan itu berangka tahun 17 Djulhijah 831 atau 21 September 1428 M dan identik dengan batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim (822 H atau 1419 M) di Gresik, Jawa Timur. Morisson mendukung pendapat Mouquette yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, berdasarkan batu nisan Malik al-Saleh, seorang raja Samudera Pasai yang berangka tahun 698 H atau 1297 M. Petunjuk pertama mengenai orang-orang Indonesia yang beragama Islam datang dari tulisan Marcopolo yang singgah di Sumatra dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292, dia berpendapat bahwa Perlak merupakan sebuah kota Islam.

Ada beberapa pendapat mengenai tempat asal para pembawa Islam ke Indonesia. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa para penyebar Islam di Gujarat pada abad ke-13 telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia daripada dengan orang Arab. Pendapat ini diperkuat oleh Mouquette yang melihat kesamaan batu nisan Malik al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Selain itu, di kedua tempat ini sama-sama menganut mazhab Syafi’i. Berdasarkan mazhab yang banyak dianut oleh orang Islam di Indonesia, Pijnappel berpendapat bahwa para pembawa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar, dengan alasan bahwa orang Arab yang bermazhab Syafi’i bermigrasi dan menetap ke suatu daerah yaitu Gujarat. Kemudian dari daerah inilah Islam masuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Pendapat Mouquette dibantah oleh Fattini yang berpendapat bahwa gaya batu nisan Malik al-Saleh memiliki corak yang berbeda dengan batu nisan di Gujarat. Batu nisan Malik al-Saleh lebih mirip dengan batu nisan yang ada di Bengala. Dengan demikian, Fattini menyimpulkan bahwa tempat asal para penyebar Islam di Indonesia adalah dari Bengala yang kini lebih dikenal dengan sebutan Bangladesh. Sementara itu Morrison dan Arnold mengatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Coromandel dan Malabar.

Pendapat lain mengatakan bahwa Islam berasal langsung dari Mekkah, Arab, sebagaimana dikemukakan oleh Crawford. Pendapat Crawford didukung oleh sejarawan Indonesia, seperti Hamka yang berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab. Tetapi Husein Djajadiningrat lebih berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Parsi atau Persia. Ia lebih menitikberatkan pada kesamaan kebudayaan dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti tradisi perayaan 10 Muharam dan pengaruh bahasa yang banyak dipakai di Indonesia. Kata bang, abdas, dan mesigit adalah istilah yang ada dalam bahasa Persia. Juga dalam mengejahuruf vocal Al-Quran digunakan istilah-istilah Persia, yaitu jabar (a), jeer (i), dan pezes (u), padahal bahasa Arabnya fathah (a), kasrah (i), dan dhammah (u).

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa Islam berasal dari Cina. Pedagang Cina juga memiliki mobilitas yang tinggi dalam berlayar (berdagang). Ilmuan Cina mengklaim kedekatan hubungan Cina dan Arab (Mekkah dan Madinah) dengan menjadikan dalil tertentu seperti Uthlub al-‘Ilm wa alu bi al-Shin (tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China). Kata Shin oleh kalangan sejarawan India dianggap lebih masuk akal jika merujuk pada kata Shindu. Sebaliknya, sejarawan Timur Tengah menolak asumsi tersebut. Alasannya yakni peradaban Cina sebagai salah satu peradaban besar dunia di bawah Dinasti Tang sudah akrab dengan Arab. Hal itu terbukti malalui keramik-keramik dan kertas yang diperjualbelikan sebagai komoditas Cina di Arab. Termasuk bukti-bukti di Indonesia yang pernah disinggung Sumanto Al Qurtubi maupun Slamet Muljana sebagai bahan pertimbangan antara lain; bukti fisik orang-orang Sumatra bagian Selatan memiliki kesamaan genetik yang berdampak pada kemiripan postur tubuh dan wajah. Termasuk persamaan budaya atau tradisi kese­niannya. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara, Raden Patah yang merupakan keturunan Cina, termasuk Alm. Gus Dur yang pernah mengaku memiliki darah keturunan dari Cina. Asumsi-asumsi tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.

Di Pulau Jawa, proses Islamisasi memiliki satu kekhasan. Islamisasi di Jawa dilakukan oleh sekelompok mubalig Islam yang dikenal dengan sebutan walisongo. Wali arti harfiahnya adalah orang yang dekat dengan Allah, sedangkan songo menunjukkan jumlah yaitu sembilan. Jadi walisongo artinya sembilan orang wali. Ada pula yang mengartikan songo itu bukan angka sembilan dalam pengertian jumlah, tetapi menunjukkan bahwa sembilan itu (songo) menunjukkan angka yang sakral atau suci. Jadi walisongo bisa diartikan pula dengan orang-orang (wali) yang disucikan, karena jumlah wali itu lebih dari sembilan. Walisongo sangat dihormati serta dimuliakan oleh orang-orang, terutama di pulau Jawa, bahkan para walisongo itu diberi gelar Sunan atau Susuhunan artinya yang dijunjung tinggi atau gelar yang tinggi dan mulia. Cara yang dilakukan oleh walisongo dalam menyebarkan agama Islam

sangat menarik. Mereka menggunakan metode-metode dakwah yang memudahkan ajaran Islam diterima oleh masyarakat luas dari berbagai golongan. Mereka menggunakan pendekatan kebudayaan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat.

Ditinjau dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, para ahli memiliki berbagai teori maupun pendapatnya dengan berbagai bukti yang ada. Di sini bisa dilihat kompleksitas masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia kemungkinan besar tidak berasal dari satu pendapat saja. Setelah terbentuk komunitas muslim dan Islam berkembang secara masif di Indonesia, hal tersebut membawa pengaruh pada ranah kekuasaan politik. Sejak dini para wali mengkader generasi penerus pemimpin Islam di Nusantara. Para Sultan rata-rata merupakan murid kinasih dari para wali atau bahkan masuk dalam jajaran wali itu sendiri.

Berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia membawa pada struktur perkembangan Politik Islam maupun Islam Politik selanjutnya. Politik Islam merujuk pada terciptanya nilai-nilai Islam yang ideal dalam kehidupan. Sedangkan Islam Politik, merunut pada penggunaan simbol-simbol Islam sebagai tameng dalam merebut dan melanggengkan kekuasaan. Namun dalam kenyataannya, membedakan dikotomi antara Politik Islam dan Islam politik tidaklah mudah. Butuh analisis mendalam untuk mengklasifikasikannya. Bukan tidak mungkin kelompok-kelompok tertentu yang menganut Islam Politik tidak mau mengakuinya. Justru kelompok tersebut menganggap bahwa mereka perwujudan dari bagian kelompok Politik Islam (par excellence).

Contoh peristiwa ini setidaknya dapat diambil dari konflik politik kerajaan Islam (Demak) antara Jaka Tingkir dengan Arya Panangsang. Kedua tokoh tersebut masing-masing merasa punya hak dalam meneruskan tahta Demak sepeninggal Sultan Trenggono. Sedangkan di belakang mereka berdua berdiri Sunan Kalijaga yang merupakan guru dari Hadiwijaya (Jaka Tingkir) dan Sunan Kudus yang merupakan guru dari Arya Panangsang. Di sisi lain, secara umum diketahui bahwa Sunan Kalijaga merupakan kalangan Sunni, sedangkan Sunan Kudus cenderung terhadap Syi’i. Meskipun mereka berada di balik layar, akan tetap memainkan peran penting politik untuk memperjuangkan bagaimana nilai-nilai Islam mampu hidup dan berkembang di Nusantara terlepas dari metode, pola, maupun siasat yang digunakan.

 

KONFLIK ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Konflik dalam tubuh Islam dapat dilihat dan dicermati ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu terjadi sebuah kebingungan siapa yang akan menggantikan beliau sebagai nahkoda bagi berlangsungnya eksistensi Islam yang tengah gencar melakukan syi’ar. Tidak cukup hanya dengan bersilang pendapat dan pemahaman, bahkan konflik menjurus hingga pertumpahan darah dan saling rebut kekuasaan. Terlepas bungkusan dan latar belakang yang mendasari konflik tersebut, itulah realita yang dapat kita saksikan dari awal perkembangan Islam, dari era shohabat hingga kekinian.

Apabila kita melacak dan mengamati bagaimana perjalanan konflik umat Islam (terutama politik) dalam sejarahnya, tak ada akses positif yang dapat dipetik oleh kalangan umat Islam pada umumnya. Konflik hanya menimbulkan sebuah dendam kepentingan yang berkepanjangan dan terkesan membuang energi. Islam memang semakin besar berkembang namun tak dapat dipungkiri semakin besar pula potensi benturan yang ditimbulkannya. Entah berupa benturan pemahaman, teologi, dogma, dan kepentingan politik.

Di Indonesia, khususnya era pemerintahan Orde Baru yang represif, kompleksitas dinamika konflik antar umat Islam begitu terlihat ke permukaan. Dimana tidak hanya ramai soal perdebatan keyakinan, namun lebih dari itu yakni kepentingan yang bersifat variatif  yang dapat dikerucutkan menjadi kepetingan politis dan dogmatis demi melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan suatu rezim. Di sisi lain, era ini ditandai dengan gencarnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang dipelopori angkatan muda Islam, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PII (Pelajar Islam Indonesia), serta GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia). Gerakan ini muncul sebagai reaksi mulai kerasnya tekanan terhadap politik Islam dan karena kesadaran bahwa arena perjuangan Islam tidak hanya sebatas arena politik, tetapi harus diperluas hingga mencakup ranah sosial budaya.

Pemikiran Islam dalam kenyataannya terdiri atas berbagai aliran dan masing-masing aliran telah melahirkan berbagai paradigma, doktrin, serta keyakinan masing-masing dalam merespon fenomena menguatnya sistem kapitalisme neoliberal yang berwatak global. Oleh karena itu, apa jawaban teoretik, sikap teologis, maupun analisis teoretik umat Islam terhadap proses neokolonialisme dan kembalinya liberalisme ini sangat bergantung dari teologi dan paradigma pemikiran Islam masing-masing. Menurut Faqih (2004), Islam ditinjau dari aspek teologi, paradigma, maupun teori sosial adalah agama yang plural, dan karenanya, sangatlah mustahil direduksi dan digolongkan menjadi satu golongan saja. Kenyataan di lapangan, Islam terfragmentasi terhadap multi interpretasi, yang tentunya akan berimbas pada bangunan argumen-argumen yang berbeda. Meskipun demikian, saya pribadi tetap meyakini setidaknya dengan berbagai perbedaan tafsir yang ada terkait pergulatan kebangsaan dan keimanan, tujuannya adalah sama, yakni kejayaan Islam itu sendiri.

Deliar Noer dalam The Modernist Muslim Movement in Indonesia, mengklasifikasikan Islam (muslim) menjadi dua golongan besar, yakni modernis dan tradisionalis. Golongan modernis merupakan golongan yang menerima modernitas sebagai instrumen yang inovatif bagi kemajuan Islam. Sedangkan golongan tradisionalis merupakan golongan muslim yang percaya akan nilai-nilai tradisional yang masih cocok dengan kehidupan kekinian. Kedua golongan tersebut meyakini  perlunya inti dasar doktrin politik Islam dalam bernegara, seperti religiusitas, penerapan syariat Islam, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang strategis.

Klasifikasi Muslim Indonesia juga diungkapkan oleh Allan Samson yang juga menyepakati apa yang diungkap oleh Noer tentang modernisme dan tradisionalisme, serta Nasionalisme Islam dan Nasionalisme Sekular. Akan tetapi, berkaitan dengan sikap politis santri, maka Samson menemukan tiga kelompok besar. Kelompok-kelompok tersebut antara lain; (1) fundamentalis, yaitu suatu kelompok muslim yang ingin menerapkan doktrin Islam secara ketat dalam lingkup privasi maupun publik, dan menolak kerjasama dengan kelompok sekular, seperti Isa Anshary dan E.Z. Muttaqien dari Masyumi (2) akomodasionis, yaitu kelompok yang menganggap sikap politis harus terlepas dari pengawasan agama yang ketat, pengakuan adanya kepentingan-kepentingan yang sah kelompok sekular, serta bersedia bekerjasama secara berkelanjutan, (3) reformis, yakni suatu kelompok muslim Indonesia yang mengupayakan jalan tengah antara kedua kelompok sebelumnya, dan bersedia bekerja sama dengan kelompok sekular. Seperti yang diketahui, tidak mudah menggolongkan tipologi muslim Indonesia masa kini, meskipun itu hal itu dibutuhkan untuk memahami berbagai fenomena seperti agama, ekonomi, dan politik di Indonesia. Akan tetapi, realita di lapangan mengatakan bahwa kita juga tidak bisa menghindarinya. Untuk mengkaji penyebab timbulnya konflik, ada yang bersifat universal dan ada pula yang bersifat khas. Secara kacamata global, penyebab konflik Islam di Indonesia pada era Orde Baru dapat disederhanakan menjadi dua aspek, yakni internal dan eksternal.

Tinjauan dalam aspek internal, kita sepakat untuk memfragmentasikan kelompok Islam menjadi dua golongan yakni golongan Modernis yang memprentasikan kelompok Muhammadiyah dan Masyumi, dan Tradisional yang kebanyakan adalah kaum Nahdliyin atau NU (Nahdlatul Ulama). Berbagai organisasi tersebut pada dasarnya memiliki visi yang sama, bahwa perubahan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia kecuali para muslim mengantisipasinya dalam menghadapi dunia global.

Muhammadiyah mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Kelompok tersebut mengacu pada konsepsi bid’ah yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najed, Ahmad Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al Qayyim al Jawziyyah, serta Ibnu Abdul Hadi. Mereka mengharamkan sesuatu yang telah disepakati kalangan muslim sebagai suatu keutamaan. Isu-isu yang berkembang dalam pembaharuan agama pada awalnya bersifat doktrinal dan normatif. Perhatiannya ditujukan pada isu-isu seperti bid’ah, shirik, qunut, ziarah kubur, pakaian, serta penggunaan produk-produk modern tertentu yang dibuat oleh non muslim. Muhammadiyah merupakan sebuah kelompok yang di satu sisi memiliki pandangan yang puritan terhadap Islam, tetapi di sisi lain amat menjunjung tinggi rasionalitas dalam pandangan mereka.

Sedangkan dalam kubu NU (Nahdlatul Ulama) yang mayoritas dianut masyarakat muslim Indonesia, isu yang diusung seperti interpretasi paham Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah), dimana banyak sekali pihak-pihak di luar sana yang mengklaim bahwa kelompoknya yang akan diridai Tuhan hingga hari akhir. Justifikasi tersebut memberikan ruang terhadap kebenaran pandangan, begitu juga pada kelompok lain yang akhirnya menyebabkan polarisasi pemahaman. Dampak atau ekses negatif dari hal di atas yakni Aswaja dijadikan klaim untuk mengabsahkan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang dan sesat.

Isu pluralisme dan kemajemukan bangsa juga menjadi sorotan utama bagi kalangan Nahdliyin, termasuk masalah HAM dan Demokrasi. Hasyim Asy’ari sebagai pendiri NU memberikan sebuah karakter, khususnya terhadap paham Aswaja. Misalnya kalangan muslim di Jawa berpegang teguh pada Aswaja. Dalam fiqih, mereka bermazabkan Syafi’i, dalam aqidah bermazhab pada Imam Abul Hasan Al Asy’ari, sementara dalam tasawuf bermazhabkan Imam Al Ghazali dan Imam Abul Hasan Al Syadzili. Kelompok ini memiliki kharakter yang memadukan tradisi ulama salaf dengan tradisi kebudayaan lokal. Mereka memiliki tradisi yang khas, seperti tahlillan, dziba’an, dan ziarah kubur yang umumnya dilarang oleh kelompok muslim lain. Di sisi lain, ada Masyumi yang awalnya didirikan pada Nopember 1954, sebenarnya di luar gabungan sejumlah organisasi Islam yang meliputi kelompok-kelompok yang amat berbeda seperti Muhammadiyah yang berorientasi kesejahteraan dan NU yang cenderung konservatif.

Pada dasarnya, dua golongan muslim terbesar di Indonesia tersebut tidak memiliki perdebatan masalah khilafiyah yang menjurus pada konflik. Keduanya mengakomodasi Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasar Pancasila. Akan tetapi, justru ada kelompok-kelompok tertentu yang coba menginfiltrasi paham ekstremis di tubuh Muhammadiyah maupun NU seperti Wahabi, Ikhwanul Muslimin, HTI, dan sebagainya. Semakin derasnya arus modernisasi atau globalisasi semakin banyak ruang konflik religius yang terbuka, selain itu pula jubah keyakinan tak jarang menjadi alat kepentingan untuk mencapai sebuah tujuan, baik perseorangan maupun kelembagaan.

Sebut saja Wahabisme. Paham ini memiliki perbedaan mencolok dengan dua golongan sebelumnya.  Wahabi adalah sebuah sekte keras dan kaku pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ayahnya, adalah Abdul Wahab adalah seorang hakim yang lahir di Uyaynah, termasuk daerah Najd, belahan timur kerajaan Saudi Arabia yang sekarang. Dibandingkan dengan Yaman dan Syiria, Nabi pernah mengungkapkan tidak akan pernah muncul sesuatu dari Najd kecuali goncangan fitnah dan setan. Daerah ini merupakan daerah paling akhir yang menerima Islam dan merupakan kampung halaman Musailamah al Kadzab.

Wahabi menolak keterikatan dengan empat mazhab fikih. Atas nama pemurnian agama, mereka menolak segala hal yang dianggapnya berasal dari luar Islam, seperti tasawuf, tawasul, dan rasionalitas. Wahabisme mengalami proliferasi akibat dukungan kerajaan Saudi, Ibnu al Saud. Paham yang kaku, sempit, dan rigid itu memiliki dukungan politik. Dampaknya pun semakin menjadi-jadi dan meluas karena pandangan mereka mengkriminalisasi semua pandangan yang dianggap bid’ah. Hal ini membuat orang awam menganggap umat muslim di Indonesia tidak bisa bersikap ramah, intoleran, dan relatif kaku terhadap perubahan, serta sempit dalam hal intelektualitas.

Konflik politik internal memang tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan platform dan elit politik di lingkungan masing-masing organisasi yang mewakili dua kelompok tersebut. Kaum tradisionalis berhasil membentuk elite berupa ulama yang memiliki pengaruh dan kharisma kuat terhadap komunitas pedesaan, namun tidak memiliki kemampuan manajerial modern. Sebaliknya, golongan modernis sangat berorientasi urban dan terdidik secara modern dalam hal manajerial, meski kemampuan dalam berteologi tak sebaik para kaum tradisionalis. Sebenarnya apabila kedua hal tersebut disandingkan dapat menjadi kekuatan yang amat luar biasa dan potensial. Akan tetapi, penyatuan dua kubu tersebut hanya berlangsung singkat ketika masih berada dalam satu wadah yakni Masyumi, setelah itu masing-masing golongan terjebak dalam kepentingan sekterian.

Pemahaman diatas diperkuat dengan sejarah perjalanan dialektika Muhammadiyah dan NU dalam sejarah politik Islam di Indonesia, dapat dirunut paling tidak, sejak lahir tahun 1930-an, melalui MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), sebuah federasi untuk membina kerja sama berbagai organisasi Islam. Maksud dan tujuan MIAI dapat diringkas menjadi dua yaitu: lit-tasyawur dan lit-ta’aruf. Yang dimaksud dengan lit-tasyawur adalah untuk bermusyawarah membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan perjuangan Islam. Sedangkan lit-ta’aruf  adalah saling memberitahu, berkenalan, beramah-tamah, yang akhirnya membuahkan persatuan lahir dan batin, sebagaimana yang telah diserukan Allah SWT, “hendaklah kamu berpegang tali agama Tuhan, dan jangan bercerai berai”.

Kompetisi dan konstelasi kedua tradisi Islam (Muhammadiyah-NU) ini, sepanjang Orde Lama dan Orde Baru tampak dari rivalitas keduanya dalam Masyumi sepanjang tahun 1945-1952 dan di PPP sepanjang tahun 1973-1984, respon terhadap Demokrasi Terpimpin dan Nasakom, serta respons terhadap rezim Orba. Belum lagi persaingan dalam memperebutkan berbagai jabatan politik. Karena itu, dapat dimengerti bila persaingan ini pada akhirnya juga merambah bidang lain, termasuk pendekatan dalam mengembangkan civil society.

Seperti yang kita ketahui, sejak didirikannya Masyumi, timbul faksi dalam tubuh Masyumi antara kelompok Sukiman yang konservatif dan Natsir yang moderat. NU sebagai salah satu anggota istimewa yang tergabung dalam Masyumi terseret dalam arus. NU lebih dekat dengan kelompok Sukiman, sementara Muhammadiyah sebaliknya. Perbedaan itu juga tampak dalam kepengurusan Masyumi. NU mendapatkan kedudukan sebagai ketua Masjelis Syuro (Hasjim Asy’ari), wakil ketua II (KH Wahid Hasjim), namun hanya mendapat tiga kursi di jajaran eksekutif (Masjkur, A. Dahlan, dan Faturrahman). Sementara Muhammadiyah tak hanya menikmati kedudukan kuat di Majelis Syuro, tapi juga mendudukkan lima wakilnya dalam jajaran Pengurus Besar. (Majalah Historia).

Kongres Masyumi tahun 1949 di Yogyakarta, adalah awal memanasnya kompetisi antara organisasi Islam yang tergabung di dalamnya. Ada beberapa kalangan NU yang menganggap bahwa beberapa kelompok kurang bisa menunjukkan rasa ta’dzim nya kepada para ulama. Sikap tersebut muncul karena stigma bahwa lulusan sekolah Belanda jauh lebih modern, berpengetahuan, dan bermartabat daripada sekedar lulusan sekolah agama atau pondok pesantren. Dalam kongres yang M. Natsir terpilih sebagai ketua umum tersebut, fungsi Majelis Syuro yang berisi para kiai atau ulama, dipreteli dan menjadi hanya sebagai dewan konsultatif yang tak begitu mempengaruhi kebijakan partai. Dalam kongres usulan NU mengenai perubahan struktur Masyumi juga ditolak. Alasan NU menuntut adanya perubahan Masyumi menjadi suatu federasi adalah hal itu akan menjamin pembagian kekuasaan yang lebih proporsional. Kekecewaan yang meluas di kalangan NU terhadap keputusan-keputusan kongres mendorong kelompok-kelompok di dalamnya mulai berkampanye tentang penarikan diri dari Masyumi.

Dari aspek eksternal, terlihat bagaimana peran pemerintahan Orde Baru membias dalam kepentingan umat Islam. Adanya fusi partai politik merupakan satu dari sekian indikasi untuk melemahkan kekuatan umat Islam, selain itu berbagai variabel kebijakan ditelurkan untuk meredam progresivitas umat, antara lain adalah penerapan asas tunggal Pancasila terhadap berbagai ormas dan organisasi partai politik. Dampaknya dapat kita lihat sampai sekarang yakni terpecahnya organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia yakni HMI (HMI MPO dan HMI DIPO). HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima asas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan politis beserta tawaran-tawaran menarik lainnya, yang pada akhirnya rela melepaskan asas Islam sebagai asas organisasnya. Selanjutnya, HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan asas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Adanya alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Setelah penerimaan asas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI (DIPO) kembali ke kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak bisa disatukan lagi, meski asasnya sudah sama-sama Islam. Perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian yang sangat besar di antara keduanya, membuat kedua HMI ini sulit disatukan kembali. HMI DIPO nampak lebih berwatak akomodatif dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis, sementara HMI MPO tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Sampai saat ini, HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia.

Akhirnya kita pun menyadari bahwa kompleksifitas dinamika yang melatarbelakangi konflik tersebut memanglah amat rumit, ibarat mengurai benang kusut. Keluar konteks Indonesia dan dalam kajian dunia, saya menilai bahwa apa yang disebut dunia Islam kini lebih menyerupai generalisasi dari satuan-satuan kecil, yang pada umumnya dibatasi oleh negara bangsa dan masing-masing sibuk berdialog dengan agenda negara masing-masing. Barangkali juga di dunia Islam itu sudah merupakan mitos dari dulu  yang tetap hidup karena sekali-sekali ada kebutuhan solidaritas dan rasa kesetiaan bersaudara antar umat. Dibidang ritual mungkin terlihat lebih akrab karena jutaan umat dari berbagai penjuru dipertemukan dalam momen yang suci. Namun diluar pertemuan sesaat itu, belum ada jalan untuk bersatu lebih dalam lagi. Kalaupun bertemu seringkali dibalut suasana bilateral-formal yang lebih mengkedepankan balutan kepentingan politik daripada kepentingan umat.

 

SUMBER REFERENSI

 

Buku:

Abdurrahman Wahid. 2009. Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute

 

Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa, Silang Budaya: Jaringan Asia. Jilid 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. III. 2005

 

Luthfi Assyaukanie. 2011. Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Freedom Institute

 

Mansour Faqih. Islam Sebagai Alternatif. Jurnal Al Manar. Vol. 01. 2004

 

Nasihin. 2012. Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nasikun. 2007. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

 

  1. Mintz, Jeanne. 2003. Muhammad, Marx, Marhaen : Akar Sosialisme Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar

 

Saifullah. 2010. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Shepard, William E. Islam and Ideology: Towards a Typology, International Journal of Middle East Studies 19, No. 3 (Agustus 1987), hal. 307

 

Taufik Abdullah. Budaya Kekerasan, Jurnal Akademika 19, No. 01 (Januari 2000), hal. 60

 

Zuhairi Misrawi. 2010. Hadratussyikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan. Jakarta: Kompas

 

Website:

https://historia.id/politik/articles/mengapa-nu-keluar-dari-masyumi-PzMm8

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *