Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Oleh: Zusron, SH

 

Penerapan Hukum Islam bagi Umat Islam di Indonesia terdiri dari dua kategori yaitu :

Pertama berlaku secara formal yuridis dalam hal ini berlakunya hukum islam sebagai hukum positif yang berlandaskan pada undang – undang.

Kedua berlakunya hukum islam secara normative yaitu hukum yang diakui, dapat di terapkan dan dihayati dengan berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran dari umat islam untuk mengamalkannya (M. Daud Ali 1991: 75).

Pemberlakuan hukum islam di Indonesia secara formal yuridis sebenarnya sudah berlangsung di Indonesia, hanya saja hanya bersifat parsial, yaitu hukum keperdataan seperti halnya hukum mengenai perkawinan, waris, perwakafan, (yang disebut dengan kompilasi hukum Islam) dan di tahun 1999 mulai di terapkan hukum islam yang mengatur menganai Zakat dan di atur dalam Undang – undang.

Pemberlakuan hukum islam yang lebih luas menempati posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tetapi pemberlakuannya secara utuh akan menemui berbagai macam tantangan yang sangat kompleks yang di antaranya adalah dari segi aspek politik hukum, tren atau pemehaman yang terkait masalah perkembangan zaman dan trend pada zaman tersebut, dan kesadaran umat islam dalam penerapan hukum islam dalam masyarakat tersebuat.

Istilah Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia dan tidak didapati di dalam Al-qur’an maupun al- hadist (Ahmad rafiq 1996: 3).

Hukum Islam di definisikan sebagai seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan hadist Rosulullah SAW tentang tingkah laku orang mukallaf yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam (Amir Syarifuddin 1997 : 5).

Hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam, hukum islam kategori Syari’ah dan hukum islam kategori Fiqih, syari’ah kebenarannya bersifat mutlak dan otorilatif sedangkan fiqih cenderung bersifat relative dan liberal. Hukum islam dalam hal ini lebih dekat dan pas dengan pengertian fiqih, yakni hukum islam yang mempunyai karakteristik islam dengan dasar wahyu (Juhaya  S. Praja 2000 : 119).

Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Pada mulanya hukum islam adalah hukum positif atau hukum yang berlaku di zaman kejayaan kerajaan islam yang di saat itu memberlakukan aturan agama islam bagi mereka yang memeluk agama islam dan bagaimana yang tidak memeluk agama islam pada zaman kerajaan islam, mereka akan tetap tunduk dan patuh terhadap aturan kerajaan yang mengatur kehidupan secara umum yang telah ada sejak zaman kerajaan sebelumnya yang di dominasi oleh aturan yang di buat pada zaman kerajaan hindu, budha, dan pada masa penjajahan Belanda maka hukum islam mulai ada pergeseran yang dalam hal ini di akibatkan dengan suasana perpolitikan kekuasaan saat itu, sehingga penerapan hukum islam tidak lagi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun pembagian sejarah dalam perkembangan hukum islam dapat di pisahkan menjadi tiga tahapan diantaranya pada zaman Pra – Pemerintahan Hindia belanda, zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dan pada zaman Indonesia Merdeka.

Dimasa Pra – Pemerintahan Hindia Belanda, pada zaman ini dikenal ada tiga periode yaitu periode tahkim, ahl al-hili wa al-aqdi dan tauliah (Zaini Ahmad Noeh, 1996 ; 72).

  1. Periode Tahkim :

Dalam periode ini persoalan pribadi yang mengakibatkan perbenturan antara hak hak dan kepentingan dan tindakan, mereka ber tahkim kepada seorang pemuka Agama yang ada ditengah tengan kelompok masyarakat tersebut.

  1. Periode Ahl Al- Halli wa al- Aqdi :

Mereka atau masyarakatnya telah mengenal system baiat atau membaiat, mengangkat ulama Islam yang dapat bertindak sebagai Qadi untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi diantara mereka.

  1. Periode Tauliyah :

Tauliayah dapat di indentifikasikan sebagai delegation of authority, yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang mengadili kepada suatu judikatif, akan tetapi tidak secara mutlak dan pada zaman ini telah nampak pengaruh ajaran trias politika yang di utarakan oleh Montesquieu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan islam di daerah Cirebon, Semarang, bone, dan Goa (makasar) serta Papakem Cirebon (Moh Idris Ramulyo 1995 : 53-43).

 

Dimasa Pemerintahan Hindia Belanda, dan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua periode yang diantaranya adalah Periode Penerimaan hukum Islam Sepenuhnya dan Periode Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat.

 

  1. Periode Penerimaan Hukum Islam Sepenuhnya

Penerimaan Hukum Islam sepenuhnya atau disebut juga dengan reception in complex (teori yang di kemukakan oleh Van Den Berg), dan di tuangkan dalam sebuah buku karangan Ahmad Azhar Basyir 1993 : 8 dan Muhammad Fajrul Falaakh 1993 : 25 yaitu : Hukum Islam di diberlakukan sepenuhnya bagi pemeluk agama Islam yang berlaku sejak kerajaan islam berkuasa di Nusantara dan pada saat pendudukan pemerintahan Hindia Belanda masih di akui untuk bebrapa hukum islam yang masih dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat yang di antaranya adalah hukum perkawinan dan hukum mengenai waris, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu hukum tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk peraturan atau perundang undangan yang di kenal dengan sebutan “resolutie der indische regeering” pada tanggal 25 Mei 1760 yang merupakan kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang lebih di kenal dengan sebutan Compendium Freijer serta diberi dasar hukum dalam Regeering  Regliement (RR), tahun 1855 Staatsblab 1855 Nomer 2.

Regeering Regliement (RR) adalah Undang – undang dasar Hindia Belanda dan dalam hal tersebut secara tegas di jelaskan bahwa “dalam hal terjadi perkara perdata sesama orang Indonesia atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang – undang Agama atau ketentuan lama yang telah ada dan mereka sepakati bersama.

 

  1. Periode Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat

Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum adat disebut juga dengan istilah Teori Receptie yaitu Hukum islam baru dapat berlaku apabila dikehendaki oleh hukum adat dan di tahun berikutnya atau lebih tepatnya di tahun 1929 hukum Islam tersebut dicabut berdasarkan undang – undang dasar yang mengalami perubahan atau amandemen dari undang – undang dasar Hindia Belanda pada saat itu dan berganti nama dari Regeering Regliement (RR) menjadi Wet op de Staats Inrichting Van Nederlands Indie atau disingkat dengan Indische Staats Regering (IS) yang pada intinya disebutkan dalam pasal 134 (2) bahwa dalam hal terjadi perkara Perdata antara sesama orang Islam akan diselasaikan oleh hakim agama Islam dan apapila Hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonasi (peraturan pemerintah).

Perubahan kembali terjadi pada tahun 1937 dimana dicabutnya kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan permasalahan waris dan diambil alih oleh pengadilan Negri dengan alasan bahwa hukum Islam mengenai waris belum sepenuhnya dapat diterima oleh Adat pada saat itu, sehingga muncullah reaksi dari masyarakat beragama Islam terhadap aturan tersebut yang dianggap bahwa Belanda turut campur dalam persoalan Hukum Islam dan bentuk protes yang dilakukan ada saat itu melalui penulisan buku dan penilisan disurat kabar yang ada pada saat itu.

Perubahan kembali terjadi di saat penjajahan Jepang dan di masa penjajahan jepang diberlakukan kembali Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam tanpa harus diterima oleh Hukum Adat dan Hukum adat pada saat itu dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap hukum islam bagi pemeluk agama islam dan peraturan tersebut dituangkan pula ke dalam Piagam Jakarta yaitu : “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya (Ismail Sunny, 1991 : 73-75). (piagam Jakarta dirumuskan oleh 9 tokoh islam dan di tetapkan tanggal 22 juni 1945)

 

Hukum Islam dimasa setelah Indonesia Merdeka

Masa dimana terjadi pergolakan politik dan momen penting dalam masa kemerdekaan untuk merumusakan dasar negara dan hukum atau perundang undangan yang akan diterapkan dalam mengisi kemerdekaan, dan dalam masa ini terbagi menjadi dua dalam merumuskan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai berikut :

  1. Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber Persuasif

Pembentukan Undang – undang Dasar 1945 dan berlakunya Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dan juga menerima adanya Hukum Adat dan hal ini dituangkan kedalam pasal 29 UUD 1945 yang menetapkan bahwa Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut.

  1. Penerimaan Hukum Islam sebagai Sumber Otoritatif

Dengan ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hukum Islam menjadi bagian dalam peraturan perundang undangan di Indonesia.

 

Penerapan hukum islam pasca kemerdekaan

                Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor l JSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah atau badan secara nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud – maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah  Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3).

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dati peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 – 37).

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai Nampak jelas dalam sistem peradilan di Indone¬sia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;
  2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Us aha Negara;
  3. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
  4. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.
  5. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang – undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Selain Peradilan Agama undang undang juga mengatur secara khusus mengenai perbankan Syariah dan pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir.

Perbankan syariah ternyata punya masa depan menjanjikan di Indonesia. Siapa sangka akhirnya Bank Syariah Mandiri ternyata cukup sukses dan jadi penyemangat munculnya beragam bank syariah lainnya di Indonesia. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia sudah diatur dalam UU no 10/ 1998 tentang Perubahan UU No. 7 1992 tentang perbankan.

Setelah terbitnya undang undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Aceh diberikan otonomi khusus setelah berakhirnya pemberontakan di provinsi tersebut pada tahun 2005. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Aceh dari hal tersebutlah maka kita mengenal hukum islam yang sekarang di terapkan di Nangru Aceh Darusalam atau yang sering di sebut dengan Daerah Istimewa Aceh dan kata istimewa itu sendiri karena diberinya keistimewaan oleh undang undang otonomi daerah untuk dapat mengatur peraturan yang diantaranya adalah penerapan aturan atau hukum berdasarkan agama islam yang di tuangkan kedalam peraturan daerah.

Penerapan Hukum syariat Islam di Aceh  yang di dasari atau dilatarbelakangi oleh kerajaan islam yang begitu kuat di masa lalu maka daerah Aceh menginginkan hukum yang berlaku di daerah tersebut adalah hukum atau syariat islam, dan menimbulkan pro dan kontra karena bangsa Indonesia ikut meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 2005  atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Di tahun yang sama, tepatnya pada 30 September 2005, DPR bahkan menjadikan ICCPR dan kovenan lain soal hak asasi menjadi undang-undang.

Berlakunya Hukum Islam atau qonun di Aceh di awali pada tahun 2016 dimana awal mula diterapkannya hukum islam atau syariat islam dalam memberi hukuman kepada pelanggaran asusila dengan hukuam cambuk, walaupun hal tersebut banyak menuai pro dan kontra terlebih lagi dari para aktifis Hak Asasi Manusia yang mana mempertentangkan praktek hukuman fisik tersebut yang di lakukan di muka umum yang dianggap kejam dan tidak manusiawi karena di anggap merendahkan martabat manusia karena dianggap akan mendapatkan hukuman pula dari masyarakat secara umum dalam hal sangsi social di masyarakat, sanksi social inilah biasanya yang sangat berat di terima.

Walaupun Hukum Islam dapat di berlakukan di Aceh namun tidak seratus persen hukum islam dapat diberlakukan di Aceh dan Hal apa saja yang di atur oleh hukum islam di aceh di antaranya adalah sebagai berikut :

Jinayat atau jinayah  (hukum pidana islam) hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta’zir, hukum manakah yang diterapkan saat ini di aceh ?

Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam di Aceh meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda (diat), atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh.

Qanun No. 6 tahun 2014 (juga disebut “Qanun Jinayat”) adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (qadzaf), sodomi antar lelaki (liwath), dan hubungan seks sesama wanita (musahaqah)

Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas). Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim. Menurut Amnesty International, pada tahun 2015 hukuman cambuk dilaksanakan sebanyak 108 kali, dan dari Januari hingga Oktober 2016 sebanyak 100 kali.

Mahkamah Syar’iyah Aceh mempertimbangkan perkara pidana dan perdata yang menggunakan hukum Islam. Hukum ini berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku untuk kaum non-Muslim jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non-Muslim secara sukarela memilih hukum Islam. Pada April 2016, seorang wanita Kristen dicambuk 28 kali karena telah menjual minuman keras, ia adalah orang non-Muslim pertama yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan qanun ini.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan hukum jinayat di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah (atau “polisi syariat”), dan Mahkamah Syar’iyah. Mereka tidak punya wewenang untuk menangkap atau mendakwa tersangka, sehingga mereka harus bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum. Mahkamah Syar’iyah mempertimbangkan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Namun, kebanyakan perkara yang masuk ke pengadilan ini adalah perkara perdata. Pada tahun 2016, pengadilan ini menerima 10.888 perkara perdata di tingkat pertama dan 131 perkara banding, ditambah dengan 324 perkara pidana dan 15 perkara banding. Mahkamah Syar’iyah adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Putusan mereka dapat digugat hingga ke Mahkamah Agung, dan Hakim Mahkamah Syar’iyah (termasuk ketua hakimnya) diangkat oleh Mahkamah Agung.

Ada beberapa istilah dalam jinayah yang berlaku antaranya adalah sebagi berikut :

 

  1. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahromnya dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diancam dengan “Uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

 

  1. Liwath adalah perbuatan seorang laki – laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki – laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak (homo seksual / gay). Dari kasus yang ada pelaku gay di cambuk sebanyak 87 kali dan Merujuk proses pembentukan UU diatas, bahwa mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) bahwa sudah saatnya diatur dalam UU dalam hal ini dalam KUHP mengingat Pasal 292 KUHP belum mengatur secara tegas tentang LGBT dan pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Dalam pasal tersebut disebutkan, “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

 

  1. Musahaqah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok – gosokkan anggota tubuh atau Faraj untuk memperoleh rangsangan (Kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak atau di sebut dengan lesbian.

 

  1. Qadzaf adalah menuduh seseorang berbuat zina tanpa dapat mengajukan minimal 4 orang saksi, sedangkan orang yang menuduh terjadinya zina di sebut Qazf, dan dalam hal ini dapat di jatuhkan hukuman dera.

 

  1. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang di dalam Qonun diancam dengan hukuman tertentu. Atau dapat di artikan sebagai Delik di dalam hokum positif saat ini.

 

  1. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku Jarimah atau dalam hokum positif sering di sebut “sangsi”.

 

  1. Hudud adalah batas batas yang telah di tetapkan dan tidak boleh dilanggar atau dalam qonun hudud adalah berbagai jenis jarimah yang ‘uqubahnya telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadist.

 

  1. Ta’zir adalah pilihan hukuman yang di nilai dari batas maksimal dan batas minimalnya dan Qanun Jinayah Aceh mengenal istilah ta’zir, yaitu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Dalam konsep pidana Indonesia, ada hukuman yang bersifat alternatif atau kumulatif, dan ada pula alternatif-kumulatif. Hukuman alternatif mengandung arti hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman yang layak dijatuhkan kepada terpidana. Perkembangan hukum pidana nasional sudah mengenal hukuman terendah dan tertinggi untuk jenis pidana tertentu yang ditetapkan pemerintah. Nurul Irfan menjelaskan ta’zir itu adalah semua jenis sanksi pidana yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an dan Nabi Muhammad dalam Hadits, namun menjadi kebijakan negara atau penguasa setempat. Kebijakan qanun jinayat, kata dia, umumnya menggunakan konsep ta’zir.

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa kurunganpaling lama 6 (enam) bulan, palingsingkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

 

  1. Maisir adalah istilah yang dipakai untuk mengartikan Judi Dalam Qanun Jinayah, maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan  dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan  oleh dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka.

 

  1. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alcohol dengan kadar 2 persen atau lebih. KUHP sebenarnya juga melarang mabuk-mabukan dan memasukkannya sebagai pelanggaran, tetapi ada unsur di depan umum. Pasal  492 ayat (1) KUHP menyebutkan: Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 hari atau denda paling banyak 375 rupiah.

 

 

 

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa syariat islam bukan hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja. Tetapi merupakan pragmatism ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, bila syariat islam tidak dapat dilaksanakan secara kolektif melalui formalisasi atau otoritas Negara, maka ia harus dilaksanakan secara individual sebagai tuntutan akidah. Pelaksanaan syariat  islam secara individual memang hanya bisa pada tataran normative yang berkaitan dengan ubudiah dan muamalah, sedangkan penegakan hukum islam yang  berhubungan dengan hukum public, memang tetap mesti ada campur tangan Negara, tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek sosiologis sehingga dapat mendukung proses implementasinya.

Penerapan hukum islam secara nasional saat ini tertuang dalam pelaksanan peradilan Agama yang sering kita sebut dengan Pengadilan Agama dan penerapan hukum islam secara nasional saat ini juga dituangkan dalam undang undang perbankan syariah.

Perjuangan penerapan syariat islam adalah sebuah jalan yang panjang yang harus dilakukan oleh seluruh elemen umat. Edukasi dan dakwah, tekanan politik, penyebarlausan wacana dan juga perumusan lebih jauh hukum islam dalam bentuk hukum positif haruslah terus dilaksanakan. Insya Allah penerapan syariat islam adalah sebuah keniscayaan yang tinggal menunggu waktu saja hal itu akan diterapkan bagi pemeluk agama islam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *