Dialog: Upaya Penyelesaian Konflik dalam Negara-Bangsa

Home / Pendidikan / Umum / Dialog: Upaya Penyelesaian Konflik dalam Negara-Bangsa

Anthony Giddens mengaitkan kekerasan dengan negara-bangsa. Berbagai probematika etnis dan agama selalu menghantui dan mengancam keutuhan negara-bangsa dalam era modern sekarang. Bahkan sub-negara mulai bermunculan dalam bentuk ancaman kekerasan. Isu kekerasan tidak hanya bermula dari komponen terkecil, yaitu gender, tetapi meluas ke hal-hal lainnya.

 

Politik Radikal dan Kekerasan

Giddens beranggapan bahwa sebuah program politik radikal harus disiapkan untuk mengahadapi peran kekerasan dalam urusan manusia. Hal ini disebabkan kekerasan merupakan hal yang paling sulit dikaji dari sudut teori politik yang sudah mapan. Baik kaum kiri sosialis ataupun liberalisme sama-sama belum menawarkan konsep yang relevan untuk merumuskan teori politik normatif tentang kekerasan. Pemikiran sayap kanan cenderung menganggap kekerasan sebagai ciri khas kehidupan manusia yang memang diperlukan dan bersifat endemik.

Dampak kekerasan mencakup semua sisi dari kekerasan laki-laki terhadap kaum perempuan yang lazim terjadi dalam bentuk kekerasan di jalan-jalan hingga peperangan skala besar. Giddens mengatakan benang merah dari situasi ini adalah fundamentalisme[1] dan demokrasi dialogis.

Giddens memberi cara mengatasi benturan nilai. Pertama, dengan menempuh pemisahan geografis. Individu dan kebudayaan yang memiliki sifat suka berkonflik tentu saja dapat hidup dengan tenang jika tidak mengadakan kontak langsung dengan individu dan kebudayaan yang berbeda nilai dengan mereka. Seorang individu atau kelompok yang tidak rukun satu sama lain dengan mudahnya dapat berpisah atau bercerai, seperti yang terjadi dalam perceraian. Kedua, melalui dialog. Melalui cara ini benturan nilai-nilai secara prinsip dapat berfungsi sebagai sarana bagi peningkatan komunikasi dan pemahaman diri. Memahami pihak lain dengan lebih baik dapat mengantar menuju pemahaman tentang diri sendiri, atau kebudayaan sendiri, yang selanjutnya dapat mengantar menuju pemahaman dan hubungan timbal balik yang lebih jauh. Ketiga, melalui penggunaan kekuatan atau kekerasan.

Cara pertama tampaknya tidak dapat dilaksanakan dalam era globalisasi sekarang. Tidak ada kebudayaan, negara, atau kelompok besar yang dapat mengucilkan dirinya sendiri dengan sukses dari tatanan kosmopolitan global. Walaupun mungkin perpisahan dapat ditempuh oleh individu-individu, tapi cara ini tidak dapat dilakukan bagi kelompok sosial yang lebih besar.

Maka yang tersisa dalam mengatasi konflik adalah dialog dan kekerasan. Menurut Giddens, hal ini selain membuat situasi lebih menegangkan, tapi juga memberi harapan. Dialog kadang-kadang dapat menggantikan kekerasan dan kita menyadari bahwa dialog dapat dilakukan dalam situasi kehidupan pribadi dan dalam konteks sosial yang jauh lebih besar. Dialog di kalangan kelompok-kelompok kebudayaan dan antar negara merupakan kekuatan yang bekerja secara langsung melawan doktrin-doktrin fundamentalis sekaligus menjadi sarana untuk mengganti penggunaan kekerasan dengan dialog.

Bahwa kekerasan seringkali bersumber dari benturan kepentingan dan perebutan kekuasaan. Dari sinilah dijumpai banyak kondisi yang sangat bersifat materi dan sebaiknya diupayakan untuk dipecahkan dan dikurangi. Dengan kata lain, masalah ketimpangan materi selalu menjadi pemicu kekerasan, dan jika ketimpangan tersebut dapat dihilangkan dan dikurangi, maka kekerasan akan berkurang dengan sendirinya. Giddens menekankan pentingnya kemandirian, solidaritas, dan dialog dalam masalah kekerasan ini.[2]

 

Maskulinitas dan Perang

Banyak orang yang mengatakan bahwa perang identik dengan laki-laki. Akan tetapi, Giddens menolak ini dan mengatakan bahwa perang terkait dengan munculnya negara. Meskipun tidak dapat disangkal ada kaitan antara perang, kekuatan militer, dan maskulinitas.

Di dalam masyarakat pasca-militer, maka maskulinitas yang identik dengan militer mulai terguncang kembali dengan hadirnya perempuan di ranah publik, termasuk dalam keanggotaan militer. Sementara itu, nilai-nilai maskulin yang berjalan beriringan dengan militerisme pun mengalami erosi dan menjadi ambigu sebagai akibat dari kemajuan kesetaraan gender dan pertumbuhan reflektivitas sosial.

Giddens mengutip pendapat Marilyn French yang mengatakan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan telah ada sejak peradaban pertama kali dibentuk dalam konsep negara pertama kalinya. Selanjutnya budaya patriarki inilah yang kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurutnya, saat ini masyarakat sangat sulit untuk melepaskan diri dari budaya patriarki itu sendiri.

Maskulinitas jika berdampingan dengan fundamentalisme, akan turut menyebabkan kekerasan dalam negara-bangsa. Itu berarti gender menjadi variabel dalam objek kekerasan, seperti halnya agama, etnis, dan nasionalisme. Menurut Giddens, fundamentalisme mempunyai potensi yang berakhir dengan kekerasan. Setiap kali fundamentalisme menjadi dominan, baik bersifat keagamaan, etnis, nasionalis atau gender, maka menjadi ancaman rusaknya jalur-jalur komunikasi.[3]

 

Konflik Mengalahkan Dialog

Giddens sangat mempercayai dialog sebagai jalan satu-satunya meredam konflik yang terjadi. Ketika kekerasan tidak lagi dapat diandalkan, maka dialoglah menjadi satu-satunya alternatif. Dalam hal ini Giddens tidak menyebutkan secara rinci bagaimana proses dialog itu sebenarnya. Dalam era informasi dan komunikasi yang begitu canggih saat ini, tentunya jika berpijak pada konsep Giddens ini, maka peperangan dan kekerasan tidak akan terjadi. Seharusnya kemudahan berkomunikasi juga turut mempermudah proses dialog itu sendiri. Tapi kenyataannya, peperangan dan kekerasan tetap terjadi meski kita berada dalam era informasi dan komunikasi yang tidak pernah dicapai manusia sebelumnya dalam sejarah. Bahkan, kemudahan komunikasi justru menyulut konflik yang berujung kekerasan dalam berbagai tingkat dalam masyarakat.

Mengapa peperangan tetap terjadi di saat ini? Teori konspirasi menganalisisnya bahwa peperangan memang sengaja diciptakan. Peperangan erat kaitannya dengan senjata, senjata erat kaitannya dengan uang. Bukankah negara-negara maju justru menjual senjata-senjata buatan mereka kepada negara/kelompok yang sedang berperang? Bahkan konflik dapat dengan mudah diciptakan. Perang tidak hanya berkaitan dengan senjata, tapi utang. Negara/kelompok yang sedang berperang pasti membutuhkan biaya yang besar untuk membeli persenjataan dan logistik. Salah satu cara untuk mendapatkan biaya ini adalah dengan berutang kepada negara-negara maju. Negara-negara maju pun memberikan utang yang tentu saja dengan bunga. Keuntungan yang didapat negara maju pun berlipat ganda, dari penjualan senjata dan pemberian utang.

John Perkins menggambarkan hal ini ketika Amerika Serikat melancarkan perang terhadap Irak dalam Perang Teluk di mana Irak adalah pihak yang kalah: “Kegembiraan tidak terbatas pada mereka yang berada di bisnis yang akan secara langsung mendapatkan manfaat dari perang.”[4]

Terorisme yang secara kasat mata dilandasi oleh semangat keagamaan yang kuat, ternyata harus dipahami ulang sebagai kamuflase kekerasan. Terorisme sama sekali tidak berkaitan dengan agama. Terorisme yang seringkali berkaitan dengan ekstrimisme (seringkali dipakai istilah radikalisme[5]), ternyata adalah bentuk keputusasaan individual atau kelompok karena didasari distorsi pemahaman terhadap agama itu sendiri. Apalagi jika dikaitkan bahwa konflik dapat diciptakan oleh pihak tertentu, semakin menegaskan bahwa radikalisme tumbuh subur karena ditopang oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

 

Kearifan Lokal dan Upaya Mengatasi Konflik

            Kearifan lokal yang telah bercokol bertahun-tahun dalam budaya masyarakat asli Indonesia dapat dijadikan tumpuan untuk mengatasi konflik dalam negara-bangsa. Seperti dalam masyarakat Minangkabau yang terkenal demokratis (tidak berciri feodal dan tidak memiliki elite birokrasi), kearifan lokal tercipta membentuk sebuah upaya berdialog antar masyarakat yang mengedepankan kesetaraan. Menurut Zaiyardam Zubir, dialog dalam masyarakat Minangkabau terselenggara dalam banyak hal. Misalnya, warung kopi dan dialog perkawinan.[6]

Hampir di samping setiap masjid ditemukan warung kopi. Di warung inilah, masyarakat Minangkabau membicarakan banyak hal mulai dari permasalahan lokal hingga internasional. Uniknya, atribut sosial dilepaskan di sini. Sarjana dan pejabat diuji pemikirannya oleh masyarakat awam. Kesetaraan inilah yang tercipta sehingga memunculkan dialog yang kerapkali buntu dalam interaksi sosial.

Cerminan ini juga dapat terlihat dari berbagai upacara tradisional perkawinan. Dalam upacara perkawinan, pidato adat berlangsung berjam-jam sebagai suatu usaha dialog dalam sebuah pesta. Artinya, untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam upacara di Rumah Gadang, dilakukan pidato persembahan yang selalu saja diisi dengan perdebatan antara sesama penghulu. Penghulu dalam pengertian budaya Minangkabau adalah ketua kaum. Hal seperti ini sudah mencerminkan arti penting dialog dalam masyarakat di Minangkabau.

 

Dialog Tradisional

Jika berkaca pada kearifan lokal dan bagaimana budaya lokal menjaga keutuhan dialog dengan berbagai macam bentuknya, dapat dipahami bahwa nenek moyang bangsa ini sudah mengerti pentingnya dialog sebagai alat komunikasi untuk meredam dan menyelesaikan konflik. Seharusnya negara-bangsa dapat menggunakannya dengan berbagai varian (terutama di era teknologi informasi dan komunikasi yang canggih saat ini) untuk lebih mengeliminasi konflik yang ada di masyarakat. Kecuali jika memang teknologi informasi ternyata justru menjadi penyumbat komunikasi itu sendiri, maka selayaknya dialog tradisional (dialog tatap muka) menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik.

 

Daftar Pustaka

Giddens, Anthony. 2009. Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer.Surabaya: Arkola

Perkins, John. 2005. Pengakuan Seorang Ekonom Perusak. Jakarta: Abdi Tandur

Zubir, Zaiyardam. 2010. Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau. Yogyakarta: INSISTPress

[1] Fundamentalisme adalah faham  kepanutan teguh pada pokok ajaran kepercayaan; gerakan dalam agama Kristen modern yang menekankan sekumpulan kepercayaan dan penafsiran harfiah terhadap kitab suci. (Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 190.)

[2] Anthony Giddens, Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal. 394-396.

[3] Ibid, hal. 397.

[4] John Perkins, Pengakuan Seorang Ekonom Perusak (Jakarta: Abdi Tandur, 2005) hal. 211.

[5] Radikalisme adalah faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan (Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 648.)

[6] Zaiyardam Zubir, Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau (Yogyakarta: INSISTPress, 2010) hal. 45-47.

Seorang pengamat sosial yang berusaha melihat sisi lain dari setiap hal. Mencoba meracik, meramu, dan menemukan sesuatu yang baru. Penulis buku: Ketika Huruf V Digugat (2018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *